Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berupaya memperkuat pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Papua Pegunungan. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperkuat aktivitas perekonomian di daerah tersebut.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan jalan dan jembatan memainkan peran yang sangat vital dalam mempercepat konektivitas antar kawasan, mendukung mobilitas masyarakat, dan membuka akses menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi serta pemerintahan di Tanah Papua.
“Pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan, merupakan fondasi penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di Papua. Konektivitas yang baik akan memperlancar distribusi logistik, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta memperkuat integrasi wilayah di daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan geografis,” ujar Menteri Dody.
Lebih lanjut, Dody menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III Kementerian PU, Pranoto, mengungkapkan bahwa salah satu infrastruktur yang tengah mendapatkan perhatian adalah Jembatan Gantung Logonoba yang terletak di Kali Uwe, Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya.
Kementerian PU, melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua-Papua Pegunungan, telah melakukan survei untuk mengidentifikasi kondisi kerusakan dan kebutuhan perbaikan pada jembatan tersebut. “Ada jembatan gantung yang rusak di Kali Uwe, Distrik Wouma, dari BBPJN Papua-Papua Pegunungan sudah melakukan survei kerusakan,” jelas Pranoto.
Selain fokus pada pembangunan infrastruktur konektivitas, Kementerian PU juga memberikan perhatian pada pengembangan kawasan pusat pemerintahan di Papua Pegunungan. Sebelumnya, rencana pembangunan tiga gedung pemerintahan, yaitu Gedung Gubernur, DPRD, dan MPRP, dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tahun 2024. Namun, pelaksanaannya harus ditunda akibat kondisi sosial di lokasi.
Pranoto menjelaskan bahwa saat ini Kementerian PU tengah melakukan pengkajian kelayakan untuk lokasi baru di Kabupaten Jayawijaya. Melalui proses tersebut, diharapkan pembangunan kawasan pemerintahan dapat dilanjutkan setelah kondisi dan lokasi pembangunan dinilai memungkinkan.
Menjelang tahun 2026, Kementerian PU merencanakan sekitar 114 kegiatan di Papua Pegunungan yang mencakup berbagai bidang, seperti sumber daya air, Bina Marga, dan Cipta Karya. Beberapa kegiatan utama yang akan dilaksanakan meliputi pengendalian banjir di Sungai Wouma di Kota Wamena, peningkatan Jalan Pirime sepanjang 2,34 kilometer, serta pembangunan jalan yang menghubungkan Towe Hitam dengan Oksibil II sepanjang 3,74 kilometer dan Jalan Oksibil ke Iwur sepanjang 4,79 kilometer. Selain itu, ada juga upaya preservasi jalan serta penanganan tanggap darurat.
Namun demikian, terdapat 22 paket kegiatan yang hingga kini belum terlaksana. Paket tersebut terdiri dari tujuh paket Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS), 12 paket Bantuan Pemerintah melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), serta tiga paket Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
Kementerian PU berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi Papua Pegunungan dengan mengarahkan fokus pada penguatan infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Papua Pegunungan.
Komentar