Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengundang Panglima Jilah, pemimpin besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), ke Istana Kepresidenan. Pertemuan ini berlangsung pada Jumat, 28 Agustus 2026, dan menarik perhatian banyak pihak, terutama karena topik yang diangkat berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sedang melanda Kalimantan Barat.
Panglima Jilah, yang tiba di kompleks Istana sekitar pukul 16.00 WIB, datang didampingi oleh tim dari Kalimantan Barat. Sebelum melakukan pertemuan tersebut, ia mengungkapkan maksud kedatangannya adalah untuk memenuhi panggilan Presiden Prabowo dalam konteks silaturahmi kenegaraan. “Saya dipanggil Bapak (Presiden Prabowo) dalam rangka silaturahmi kenegaraan,” ungkap Panglima Jilah.
Isu karhutla menjadi salah satu hal utama yang dibahas dalam pertemuan ini. Panglima Jilah membawa data penting mengenai masyarakat yang terkena dampak kebakaran di Kalimantan Barat. Ia juga menekankan pentingnya tambahan personel untuk membantu penanganan masalah tersebut di lapangan.
Panglima Jilah, yang lebih dikenal sebagai Pangalangok Jilah, merupakan pemimpin Pasukan Merah TBBR, yang berasal dari masyarakat Dayak Kanayatn. Beberapa sumber media menyebutkan bahwa nama baptisnya adalah Agustinus Jilah, dan ia lahir pada 19 Agustus 1980, di Desa Sambora, wilayah Toho, Kalimantan Barat.
TBBR sendiri merupakan organisasi kemasyarakatan yang berdiri atas dasar adat Dayak dan berfokus pada pelestarian budaya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengakui TBBR sebagai organisasi yang berupaya melestarikan tradisi sekaligus mendorong masyarakat Dayak untuk berdaya saing, bersatu, dan memiliki martabat.
Di dalam kapasitasnya sebagai pemimpin TBBR, Panglima Jilah dikenal aktif dalam menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat adat, budaya, dan lingkungan hidup di Kalimantan. Ia sering kali berkomunikasi dengan tokoh nasional untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Dayak. Namanya sempat menjadi perhatian ketika ia mengambil tindakan tegas berkaitan dengan pernyataan kontroversial Rocky Gerung mengenai Presiden Joko Widodo dan pembangunan Ibu Kota Negara yang baru. Ia melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri sebagai respons terhadap polemik tersebut.
Kini, perhatian publik kembali tertuju pada Panglima Jilah setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo. Seusai pertemuan, ia menyampaikan bahwa Presiden memberikan dukungan kepada masyarakat adat dan peladang yang ada di Kalimantan Barat. Panglima Jilah menegaskan bahwa kegiatan berladang yang dilakukan oleh masyarakat Dayak tidak dapat dengan mudah dianggap sebagai penyebab utama terjadinya karhutla. Penting untuk memahami konteks ini agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait masalah yang kompleks ini.
Dalam situasi yang penuh tantangan ini, komunikasi antara pemimpin masyarakat adat seperti Panglima Jilah dan pemerintah pusat menjadi sangat penting. Langkah-langkah konkret dalam menangani masalah karhutla perlu diambil dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat yang menjadi bagian dari solusi. Melalui pertemuan ini, diharapkan ada upaya bersama untuk melindungi lingkungan serta mendukung kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak.
Komentar