Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan tanggapan terhadap laporan yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Mahkamah Kehormatan Dewan mengenai proses pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Laporan itu mengarah kepada Habiburokhman serta Ketua DPR RI Puan Maharani yang dilayangkan oleh ICW dan Koalisi Advokasi Perampasan Aset pada Kamis (19/11/2026). Dalam laporan tersebut, mereka mengklaim adanya dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan hingga pengesahan undang-undang tersebut.
Menanggapi tuduhan ini, Habiburokhman menegaskan bahwa dia tidak merasa tertekan dengan langkah ICW yang melaporkan dirinya dan Puan ke MKD. Dia menyatakan bahwa DPR selalu terbuka menerima kritik dan masukan dari masyarakat. “Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tetapi kami sudah melakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” ungkapnya pada Sabtu (21/11/2026).
Dia juga menambahkan bahwa pembahasan mengenai Undang-Undang Perampasan Aset telah dilaksanakan secara transparan. Menurutnya, draf awal RUU telah dipublikasikan melalui saluran resmi Kementerian Hukum sejak pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Panitia Kerja (Panja). Habiburokhman menyatakan bahwa setiap tahapan pembahasan, mulai dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), rapat kerja, rapat Panja, hingga pengambilan keputusan di rapat paripurna, telah dilakukan dengan keterbukaan yang maksimal.
“Jadi, kurang terbuka apa lagi? Seluruh proses pembahasan dilakukan secara terbuka, diliput media massa, disiarkan langsung melalui TV Parlemen dan akun YouTube Parlemen, bahkan dihadiri mahasiswa magang,” tegas politisi dari Partai Gerindra tersebut.
Habiburokhman menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme keterlibatan masyarakat dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset. Dia menjelaskan bahwa Panja memberikan prioritas kepada pihak-pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber dalam RDPU. Dari sekitar 90 pihak yang mendaftar, sebanyak 87 di antaranya telah diakomodasi untuk memberikan masukan secara langsung. Sedangkan pihak yang belum mendapat kesempatan diminta untuk mengirimkan masukan dalam bentuk tertulis.
“Kalau soal ICW tidak diundang, kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Setidaknya ada 90 pihak, tetapi yang bisa terakomodasi hanya 87. Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis karena memang waktu yang tidak mencukupi,” jelasnya. Habiburokhman juga menyayangkan bahwa ICW tidak mengajukan diri sebagai narasumber atau memberikan masukan tertulis kepada Panja. Dia percaya bahwa mengundang pihak tertentu tanpa melalui mekanisme yang ada berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
Sebelumnya, ICW dan Koalisi Advokasi Perampasan Aset melaporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD, dengan alasan bahwa proses pembahasan UU Perampasan Aset dianggap tidak transparan dan mengabaikan substansi yang diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menyatakan bahwa akses terhadap dokumen pembahasan RUU Perampasan Aset sangat terbatas melalui kanal resmi DPR. Dia menegaskan bahwa masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses informasi mengenai dokumen sejak tahap awal hingga undang-undang tersebut disahkan.
Dengan situasi ini, tantangan untuk memastikan transparansi dalam proses legislasi menjadi semakin penting. Keterlibatan publik yang lebih luas serta akses informasi yang lebih baik akan sangat berkontribusi bagi keadilan dan akuntabilitas dalam penyusunan undang-undang yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi.



Komentar