Berita Nasional
Beranda / Berita Nasional / UU Perampasan Aset Disahkan: 7 Jenis Tindak Pidana yang Diatur dalam Undang-Undang Baru

UU Perampasan Aset Disahkan: 7 Jenis Tindak Pidana yang Diatur dalam Undang-Undang Baru

UU Perampasan Aset Disahkan: 7 Jenis Tindak Pidana yang Diatur dalam Undang-Undang Baru

DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis, 19 November 2026. Selain meratifikasi korupsi, undang-undang ini juga mencakup berbagai jenis tindak pidana lainnya, seperti penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi serta yang berdampak luas terhadap ekonomi masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk merampas aset yang diperoleh dari kejahatan yang merugikan masyarakat. Beberapa contoh yang disebutkan antara lain adalah penipuan dalam investasi kripto, investasi bodong, penipuan terkait perjalanan umrah, serta praktik perjudian online.

“Undang-Undang Perampasan Aset ini tidak hanya mencakup tindak pidana korupsi, tetapi juga tindak pidana lain yang sering kali sangat merugikan masyarakat. Misalnya, dalam kasus penipuan terkait kripto, investasi bodong, perjalanan umrah, dan bandar judi online, aset-aset yang terkait dapat disita berdasarkan undang-undang ini,” ungkap Dasco.

“Dalam konteks judi online, aset-aset yang terlibat juga dapat disita berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perampasan Aset,” tambahnya.

Pasal 4 dari UU Perampasan Aset menyebutkan ketentuan mengenai jenis-jenis tindak pidana yang asetnya dapat dirampas. Pasal ini mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi serta enam kelompok tindak pidana lainnya, yang terdiri dari:

Kasus Dugaan Pemerkosaan di Rumah Dinas, Bupati Kupang Segera Diperiksa oleh Polisi

  1. Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
  2. Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
  3. Tindak pidana penyelundupan manusia.
  4. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
  5. Tindak pidana perdagangan orang.
  6. Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Dengan demikian, korupsi dan enam kategori tindak pidana tersebut menjadi fokus utama yang diatur dalam Pasal 4. Hal ini menunjukkan komitmen legislasi untuk menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Contoh-contoh yang diungkapkan oleh Dasco, seperti penipuan kripto, investasi bodong, dan penipuan perjalanan umrah, dapat dikategorikan sebagai penipuan atau penggelapan sesuai dengan ketentuan yang ada, asalkan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Di sisi lain, perjudian online tidak dicantumkan secara khusus dalam pasal tersebut. Pernyataan Dasco tentang penyitaan aset dari bandar judi online perlu dipahami dengan mempertimbangkan dasar hukum serta konstruksi tindak pidana yang diterapkan dalam kasus tersebut. Ini menunjukkan pentingnya interpretasi hukum dalam penerapan UU ini terhadap berbagai bentuk tindak pidana yang ada di masyarakat.

DPR RI Ungkap Pertimbangan HAM dalam UU Perampasan Aset yang Tak Atur Kekayaan Tak Wajar Pejabat

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan