Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan dukungan dalam penanganan bencana tanah longsor yang terjadi di Jalan Langgar II, Kelurahan Pejaten Timur, pada Selasa (10/11/2026). Langkah-langkah penanganan ini bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana susulan, melindungi masyarakat, serta menjaga infrastruktur di sekitar lokasi yang terdampak.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menekankan pentingnya penanganan bencana yang tidak hanya berfokus pada pemulihan dampak yang telah terjadi, tetapi juga harus disertai dengan upaya pencegahan agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang. “Kementerian PU terus berkomitmen dalam penanganan pascabencana, bukan hanya menangani, tetapi juga berkomitmen agar bencana yang sama tidak terulang lagi di masa mendatang,” ungkapnya.
Proses penanganan di lokasi bencana dilakukan melalui koordinasi antara Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Fokus utama dari upaya ini adalah pengendalian dampak longsor, pencegahan pergerakan tanah berikutnya, serta menjaga keselamatan masyarakat dan kelancaran aktivitas di sekitar kawasan.
Ahmad Victor Samodra, Plt. Kepala BBWS Ciliwung Cisadane, menjelaskan bahwa longsor tersebut terjadi pada tebing di sisi Saluran Penghubung (PHB) Poltangan. Menurut laporan awal, peristiwa ini dipicu oleh curah hujan yang tinggi, yang membuat tanah jenuh air, disertai dengan pergerakan tanah yang mengakibatkan runtuhnya tanggul penahan. Kerusakan yang tercatat terjadi pada bagian tanggul dengan panjang sekitar 5 meter dan ketinggian 6 meter.
Runtuhan tanah yang terjadi telah menutupi sebagian Saluran PHB Poltangan dan menghambat aliran air, sehingga menciptakan penyempitan atau bottleneck. Akibatnya, air dari hulu meluap ke permukiman warga yang berada di dataran lebih rendah. Situasi ini tidak hanya mengganggu aliran saluran, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya longsor kembali yang dapat merusak akses jalan masyarakat.
Dalam upaya awal pengamanan, Suku Dinas Pemadam Kebakaran setempat telah memasang terpal pada area longsoran untuk melindungi bagian yang terdampak. Penanganan secara permanen memerlukan penataan kawasan di sepanjang Saluran PHB Poltangan, yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
BBWS Ciliwung Cisadane juga telah mengirimkan material sandbag ke lokasi sebagai bagian dari upaya penanganan darurat. Selain itu, rencana pengamanan sementara disiapkan untuk kaki tebing menggunakan cerucuk dan sandbag, dengan memperhatikan kondisi medan serta keterbatasan akses di lapangan.
Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui BBWS Ciliwung Cisadane untuk mendukung penanganan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menekan potensi longsor susulan, mempertahankan fungsi infrastruktur sumber daya air, serta menjaga keamanan warga yang berada di sekitar kawasan terdampak.



Komentar