Berita Nasional
Beranda / Berita Nasional / Mahfud MD Desak Penuntasan Kasus Ijazah Gibran dan Penerapan Sanksi Hukum

Mahfud MD Desak Penuntasan Kasus Ijazah Gibran dan Penerapan Sanksi Hukum

Mahfud MD Desak Penuntasan Kasus Ijazah Gibran dan Penerapan Sanksi Hukum

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menekankan pentingnya menyelesaikan masalah ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara menyeluruh. Ia mendorong agar pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran mendapatkan sanksi hukum yang tegas.

Menurut Mahfud, langkah ini sangat diperlukan agar masalah serupa tidak terulang di masa mendatang dan untuk menghindari preseden buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pemilu. Ia juga berpendapat bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait lainnya harus dikenakan sanksi hukum jika terbukti melanggar dalam pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran.

“Bukan karena apa kemarahan, sentimen kepada KPU, Depdikbud dan sebagainya, tetapi ini supaya dijatuhi sanksi ya, sanksi hukum,” ungkap Mahfud dalam sebuah wawancara. Pernyataan ini disampaikan kepada CNN Indonesia TV pada tanggal 17 November 2026.

Guru Besar Hukum Tata Negara ini mengaitkan tuntutannya untuk penegakan hukum dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, kedua lembaga tersebut telah menghadirkan fakta hukum yang tidak bisa diperdebatkan atau yang dikenal dengan istilah notoire feiten.

“Kalau dari rangkaian peristiwanya sengaja, supaya dijatuhi sanksi agar keadaban kita ke depan orang tidak bisa lagi main kantor pemerintah untuk mengeluarkan sesuatu yang bukan sebenarnya, tidak boleh membiarkan KPU membuat aturan sendiri tanpa keterbukaan kepada publik,” jelas Mahfud.

Profil I Putu Yoga Saputra: Dari Aktivis KMHDI Menjadi Plt Sekjen PSI Setelah Raja Juli Antoni

Mahfud juga memberikan dukungan terhadap laporan masyarakat yang disampaikan kepada Mabes Polri terkait dugaan pelanggaran hukum dalam kasus ijazah Gibran. Ia berpendapat bahwa proses hukum sangat penting untuk menyelidiki pihak-pihak yang dicurigai terlibat serta untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

“Laporan-laporan masyarakat yang disampaikan ke Mabes untuk ditindak hukum pidananya itu menurut saya layak dilanjutkan oleh polisi karena indikasinya sudah ada agar ke depannya enggak ada lagi orang melakukan hal seperti ini,” tegas Mahfud lagi.

Pernyataan ini mencerminkan pandangan Mahfud mengenai pentingnya proses hukum yang adil dan transparan. Dugaan tindak pidana dan pihak-pihak yang bertanggung jawab harus melalui penyelidikan, penyidikan, serta mekanisme peradilan yang berlaku. Dengan demikian, semua pihak berharap agar penegakan hukum berjalan dengan baik dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

PSI Tanpa Kader di Kabinet, Apakah Masih Mendukung Pemerintahan Prabowo?

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan