Berita Nasional
Beranda / Berita Nasional / Dua Jenderal Polri Dipecat dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Sidang Listyo Pekan Depan

Dua Jenderal Polri Dipecat dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Sidang Listyo Pekan Depan

Dua Jenderal Polri Dipecat dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Sidang Listyo Pekan Depan

Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) kepada dua jenderal yang terlibat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini menunjukkan keseriusan Polri dalam penegakan kode etik di institusi mereka.

Dua jenderal yang dimaksud adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Keduanya telah menjalani sidang etik dan hasilnya mengarah pada pemecatan sebagai anggota Polri. Sidang KKEP untuk Ahrie berlangsung lebih awal, di mana ia mengajukan banding atas putusan tersebut. Sementara itu, sidang etik untuk Eko Hadi dilaksanakan pada Selasa, 17 November 2026.

Putusan ini tentunya tidak serta merta menghentikan proses penegakan disiplin bagi para perwira tinggi lainnya yang juga terlibat dalam kasus yang sama. Terdapat dua tersangka tambahan, yaitu mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, yang juga sedang dalam proses pemeriksaan.

Menurut Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, sidang KKEP untuk Listyo Sigit direncanakan akan berlangsung pada pekan depan. Namun, tanggal pasti dan susunan majelis yang akan memimpin persidangan tersebut belum diumumkan secara resmi oleh Polri.

“Kemudian untuk tadi yang ditanyakan (sidang etik Listyo), itu dijadwalkan minggu depan,” ungkap Isir kepada awak media pada Selasa, 17 November 2026.

Mahfud MD Desak Penuntasan Kasus Ijazah Gibran dan Penerapan Sanksi Hukum

Isir juga menegaskan bahwa informasi mengenai hari pelaksanaan sidang akan disampaikan lebih lanjut, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mempersiapkan diri dengan baik. “Minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan,” tambahnya.

Di sisi lain, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa mekanisme pembentukan majelis sidang KKEP mengacu pada Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026, yang merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Dalam peraturan tersebut, terdapat ketentuan dalam Pasal 42 yang merinci susunan organisasi KKEP, yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota.

Proses persidangan ini menjadi perhatian publik, terutama mengingat posisi dan tanggung jawab yang diemban oleh para jenderal Polri. Sidang etik merupakan salah satu cara untuk menjaga integritas dan profesionalisme di dalam institusi kepolisian, yang kini tengah berupaya untuk meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat.

Seiring dengan berjalannya proses ini, diharapkan semua pihak dapat menghormati jalannya sidang dan hasil keputusan yang diambil oleh KKEP. Penegakan kode etik di dalam Polri diharapkan bisa memberikan efek jera serta mendorong penerapan standar moral yang lebih tinggi di kalangan anggota kepolisian.

Profil I Putu Yoga Saputra: Dari Aktivis KMHDI Menjadi Plt Sekjen PSI Setelah Raja Juli Antoni

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan