Berita Nasional
Beranda / Berita Nasional / Jadwal Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran Menurut MPR

Jadwal Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran Menurut MPR

Jadwal Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran Menurut MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah mengumumkan bahwa sidang paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden baru akan dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2026. Penetapan tanggal tersebut mengalami perubahan dari rencana awal yang dijadwalkan pada 2 Desember 2026.

Perubahan jadwal ini disepakati dalam pertemuan yang melibatkan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pertemuan tersebut diadakan di Kompleks Parlemen pada Senin, 16 November 2026.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal ini merespons surat dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar sidang paripurna diundur.

“Rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.

Muzani menambahkan bahwa Presiden Prabowo membutuhkan waktu untuk mempersiapkan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR. Proses ini melibatkan komunikasi intensif dengan partai politik pengusung dan partai koalisi, serta berdiskusi dengan sejumlah tokoh untuk mendapatkan masukan yang berharga.

Mahfud MD Desak Penuntasan Kasus Ijazah Gibran dan Penerapan Sanksi Hukum

“Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” jelasnya.

Selain itu, padatnya agenda kenegaraan Presiden juga menjadi salah satu alasan perubahan jadwal tersebut. Menurut Muzani, pemilihan wakil presiden melalui MPR merupakan proses yang memerlukan persiapan matang, mengingat mekanisme ini adalah hal baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pascareformasi.

Dengan penjadwalan sidang paripurna pada 9 Desember, Presiden Prabowo diharuskan untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat pada 25 November 2026. Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur bahwa nama calon harus disampaikan paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.

Proses pemilihan ini akan menjadi sorotan publik, apalagi mengingat pentingnya posisi wakil presiden dalam pemerintahan. Di tengah dinamika politik yang terus berubah, keberadaan wakil presiden yang baru diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung kinerja pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.

Kepentingan untuk memiliki wakil presiden yang tepat semakin mendesak, terlebih dengan tantangan yang ada dalam negeri dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik dan sosial. Seluruh proses ini mencerminkan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa posisi ini diisi oleh individu yang memiliki kapabilitas dan dapat berkolaborasi dengan baik.

Profil I Putu Yoga Saputra: Dari Aktivis KMHDI Menjadi Plt Sekjen PSI Setelah Raja Juli Antoni

Saat ini, masyarakat menunggu dengan antusias nama-nama calon yang akan diusulkan. Diskusi dan analisis mengenai calon yang diharapkan dapat membawa perubahan positif dan kemajuan bagi bangsa menjadi tema yang hangat diperbincangkan oleh publik dan media.

Setiap langkah menuju pemilihan ini akan menjadi bagian penting dari perjalanan politik Indonesia, dan semua mata akan tertuju pada MPR dan Presiden dalam memilih sosok yang tepat untuk mengisi posisi wakil presiden. Proses yang transparan dan akuntabel merupakan harapan masyarakat agar kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara dapat terus terjaga.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan