Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra telah memberikan tanggapan terkait wacana mengenai calon wakil presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dalam konteks Pilpres 2024. Ia menyatakan bahwa tidak ada aturan yang secara eksplisit mewajibkan calon pengganti tersebut berasal dari partai politik yang mendukung Prabowo Subianto.
“Semestinya larangan secara tegas tidak ada begitu, tapi kita pertimbangkan pada keputusan presiden. Kita hargai dan kita hormati, menentukan wakil presiden itu adalah kewenangan dari presiden yang ada sekarang,” ungkap Yusril saat menjelaskan posisinya mengenai hal ini.
Yusril menambahkan bahwa pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme tersebut mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki kebebasan untuk berkonsultasi dengan berbagai pihak, baik dari kalangan partai politik maupun ahli hukum, sebelum memutuskan dua nama calon yang akan diajukan kepada MPR. “Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa pun, tapi kita tetap mengatakan keputusan akhir tetap ada di tangan presiden,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Yusril juga menguraikan situasi pemerintahan saat jabatan wakil presiden kosong, terutama ketika Presiden Prabowo sedang berada di luar negeri. Ia menjelaskan bahwa kekosongan jabatan wakil presiden tidak serta merta mengalihkan kewenangan pemerintahan kepada pihak lain.
“Keputusan wakil presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita. Jadi, kalau misalnya wakil presiden itu harus mengambil keputusan, maka keputusan itu tetap dinamakan keputusan presiden. Hanya yang menandatangani: Presiden Republik Indonesia, u.b. Wakil Presiden,” tegas Yusril, menggarisbawahi pentingnya kedudukan presiden dalam pengambilan keputusan.
Menurut Yusril, jika presiden berada di luar negeri dan perlu menandatangani suatu keputusan, wakil presiden dapat melakukannya atas nama presiden, tetapi bukan berdasarkan kewenangannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa semua keputusan tetap berada dalam naungan kewenangan presiden.
Yusril juga menekankan bahwa kemajuan dalam teknologi komunikasi memberikan kemudahan bagi presiden untuk tetap memberikan instruksi secara langsung meskipun berada di luar negeri. “Apalagi sekarang komunikasi begitu canggih, jadi tidak ada masalah bagi presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dan beliau bisa memberikan perintah, instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun,” ujarnya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan MPR, menandai langkah penting dalam proses pengisian jabatan tersebut. Hal ini membuka peluang bagi calon wakil presiden baru untuk diusulkan.
Secara keseluruhan, situasi ini menyoroti pentingnya peran presiden dalam menentukan calon wakil presiden dan bagaimana hukum serta prosedur yang ada mengatur proses tersebut. Dengan tidak adanya larangan tegas mengenai asal partai calon, hal ini memberikan fleksibilitas bagi Presiden Prabowo dalam memilih pengganti Gibran, sesuai dengan pertimbangan dan kebutuhan pemerintahan yang ada.
Komentar