Kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, menyatakan bahwa masih terdapat jalur hukum yang dapat ditempuh untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan setara SMA milik kliennya. Pernyataan ini disampaikan setelah majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengumumkan bahwa gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran dinyatakan gugur pada Kamis (12/11/2026).
“Secara hukum masih bisa,” tegas Rullyandi di PTUN Jakarta.
Rullyandi berperan sebagai tergugat intervensi yang mewakili Gibran dalam sidang lanjutan gugatan yang diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana. Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim Rahmadi menyatakan bahwa tidak ada lagi ruang untuk pemeriksaan atau pembuktian lebih lanjut terkait perkara yang telah dinyatakan gugur. Hakim juga menegaskan bahwa tidak ada upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan tersebut.
“Maka, terhadap putusan gugur ini tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum,” ungkap Rahmadi saat membacakan pertimbangan keputusan.
Meski majelis hakim menyatakan bahwa tidak ada ruang untuk mengajukan upaya hukum, Rullyandi memiliki pandangan yang berbeda. Ia berkeyakinan bahwa pihaknya masih bisa mengajukan banding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Rullyandi, pada dasarnya setiap putusan pengadilan bisa diajukan upaya hukum banding. Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa opsi ini masih perlu dipertimbangkan meski hakim telah memberikan keterangan dalam persidangan.
“Meskipun hakim tadi mengatakan bahwa tidak ada terbuka ruang untuk mengajukan upaya hukum banding, Majelis sudah menyampaikan hal tersebut di persidangan, tetapi secara hukum acara putusan, putusan pengadilan di mana pun itu bisa diajukan upaya hukum banding,” jelasnya.
Namun, Rullyandi belum dapat memastikan apakah Gibran akan mengambil langkah untuk mengajukan banding. Ia juga belum tahu bagaimana kelanjutan statusnya sebagai kuasa hukum Gibran setelah putusan ini.
Rullyandi mengaku bahwa ia belum sempat menginformasikan hasil persidangan kepada Gibran. Ia menyatakan fokusnya saat ini adalah mengikuti jalannya sidang hingga majelis hakim membacakan putusan.
Pihaknya akan terlebih dahulu mendiskusikan hasil persidangan dengan Gibran dan mempelajari pertimbangan hakim sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Tentu kami akan diskusikan ini dengan Mas Gibran hasil putusan hari ini, menyampaikan, dan kita akan melihat pertimbangan-pertimbangan itu secara teliti ya, cermat, dan akan melakukan pendalaman. Nanti selebihnya kami menyerahkan kepada Mas Gibran,” ungkap Rullyandi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra telah menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persoalan ijazah Gibran telah bersifat final.
Komentar