Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi mendapatkan beragam hak keuangan dan fasilitas negara setelah proses pengunduran dirinya dan pemberhentian resmi dari jabatannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mengenai Hak Keuangan/Administratif untuk Presiden, Wakil Presiden serta mantan pejabat tersebut di Republik Indonesia.
Dalam Bab III UU tersebut, terdapat ketentuan yang menjelaskan mengenai pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, perawatan kesehatan, serta penyediaan rumah dan kendaraan untuk mantan Wakil Presiden.
Pensiun Pokok 100 Persen dari Gaji Terakhir
Pasal 6 dari UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang diberhentikan dengan hormat berhak untuk menerima pensiun. Besaran pensiun yang diberikan mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima saat masih menjalankan tugasnya.
Saat ini, gaji pokok Gibran sebagai Wakil Presiden tercatat sebesar Rp 20,16 juta per bulan. Angka ini merupakan empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara, sesuai penjelasan dari Kementerian Sekretariat Negara mengenai penghasilan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan memenuhi syarat untuk berhenti dengan hormat, Gibran berhak atas pensiun pokok yang setara dengan gaji pokok terakhirnya.
Selain hak atas pensiun, Pasal 7 mengatur mengenai tunjangan dan fasilitas lain yang akan diberikan kepada mantan Presiden dan Wakil Presiden. Negara akan memberikan tunjangan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pensiun pegawai negeri.
Mantan Wakil Presiden juga akan menerima biaya untuk rumah tangga yang mencakup penggunaan air, listrik, dan telepon. Selain itu, negara juga akan menanggung semua biaya perawatan kesehatan untuk mantan Wakil Presiden beserta keluarganya. Hal ini menjadi bagian dari hak administratif yang diperoleh setelah seseorang berhenti dengan hormat dari jabatan.
Fasilitas tambahan yang dirinci dalam Pasal 8 mencakup penyediaan rumah yang layak beserta perlengkapannya. Selain itu, untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden yang diberhentikan dengan hormat, negara juga akan menyediakan satu unit kendaraan dinas lengkap dengan pengemudinya.
Pasal 9 mengatur tentang waktu pembayaran untuk pensiun dan tunjangan, di mana pembayaran tersebut akan dimulai pada bulan berikutnya setelah proses pemberhentian dengan hormat dilaksanakan.
Kemarin, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari posisi Wakil Presiden kepada pimpinan MPR RI. Ketua MPR, Ahmad Muzani, telah mengkonfirmasi penerimaan surat tersebut. Gibran juga meminta agar MPR segera memproses pengunduran dirinya.
Saat ini, dengan adanya pengunduran diri tersebut, banyak yang mengamati bagaimana hak dan fasilitas yang berhak diterima Gibran setelah resmi tidak lagi menjabat. Proses ini menjadi perhatian publik, terutama terkait dengan implementasi undang-undang yang mengatur hak mantan pejabat negara tersebut.
Menarik untuk dicermati bagaimana aturan ini akan diterapkan dalam kasus Gibran, yang merupakan figur penting dalam politik Indonesia saat ini. Dengan potensi hak keuangan dan fasilitas tersebut, akan menjadi momen penting bagi Gibran untuk melanjutkan karirnya di bidang lain setelah meninggalkan jabatannya yang sekarang.
Komentar