Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berencana menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mendapat perhatian Partai Demokrat.
Partai berlambang mercy itu mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut hingga mengganggu stabilitas politik dan proses pembangunan nasional.
Demokrat juga menegaskan pentingnya penyelesaian melalui pembahasan bersama dengan tetap mengedepankan supremasi hukum.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah fokus membangun bangsa melalui berbagai program strategis, mulai dari mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air hingga memperkuat perekonomian serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Cara pandang kami adalah Pak Prabowo ini sebagai Presiden kan sedang membangun bangsa ini. Ingin swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air menuju kepada kedaulatan di berbagai sisi dan tentu memperkuat ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Herman kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Herman, upaya pembangunan tersebut membutuhkan dukungan anggaran dan kondisi fiskal yang kuat. Selain itu, stabilitas di berbagai bidang, termasuk politik, perlu dijaga agar proses pembangunan tidak terganggu.
“APBN-nya harus kuat, fiskalnya harus kuat, dan proses pembangunan jangan terganggu dengan instabilitas dalam bidang apa pun. Termasuk instabilitas dalam bidang politik,” ujarnya.
Ia menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo.
Karena itu, berbagai persoalan yang terus menjadi perdebatan, termasuk polemik ijazah, diharapkan tidak mengganggu fokus pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan.
“Banyak pekerjaan rumah yang Pak Prabowo sedang fokus untuk memperbaiki negara ini. Nah, oleh karenanya jangan terganggu oleh hal-hal yang kemudian kita terus memperdebatkannya. Persoalan ijazah, persoalan apa tentu ini hal yang sedikit banyaknya yang mengganggu terhadap proses pembangunan,” tegas Herman.
Meski demikian, Herman berpandangan persoalan tersebut perlu segera dicarikan solusi yang tepat. Menurutnya, langkah penyelesaian harus dibahas secara saksama dan bersama-sama agar keputusan yang dihasilkan dapat dipertimbangkan dengan baik.
“Oleh karenanya saya kira harus ada solusi yang cepat dan tepat. Apa solusinya ya tentu ini harus didiskusikan secara saksama, secara bersama, dan tentu untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat,” katanya.
Terkait dinamika politik di parlemen, Herman menyebut proses politik tetap berjalan meskipun masing-masing fraksi memiliki sejumlah pertimbangan dalam menyikapi persoalan yang berkembang.
“Kalau dalam kacamata kami saya kira proses politik tetap berjalan ya, meskipun mungkin ada beberapa hal dipertimbangkan oleh masing-masing fraksi,” jelasnya.
Di sisi lain, Herman menegaskan Partai Demokrat tetap menempatkan supremasi hukum sebagai prinsip dalam menyikapi polemik tersebut.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas nasional sebagai tanggung jawab bersama.
“Sebagai negara hukum, Demokrat tentu mengedepankan supremasi hukum. Jadi kami berada dalam koridor itu. Namun tetap kita juga semua saya kira menjadi kewajiban kita bersama bahwa kita tetap menjaga stabilitas nasional,” tutup Herman.
Komentar