Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Prof. Drs. H. Mohammad Hatta, M.Si., MBA., Ph.D., menekankan betapa pentingnya penegakan etika, loyalitas, dan integritas bagi setiap pejabat publik dalam menjalankan amanah mereka. Pernyataan ini disampaikan dalam Kuliah Kebangsaan yang dihadirinya dan berlangsung di Universitas Negeri Malang pada hari Senin, 9 November 2026.
Acara tersebut dihadiri oleh ratusan mahasiswa yang antusias mendengarkan pemaparan dari Prof. Hatta. Dalam kuliah tersebut, ia menyoroti isu dugaan penyadapan terhadap alat komunikasi Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan seorang pejabat publik, yakni Kepala Staf Kepresidenan.
Prof. Hatta menjelaskan bahwa jika dugaan penyadapan tersebut terbukti benar, maka hal ini merupakan masalah yang serius karena bertentangan dengan prinsip dasar etika, integritas, dan tanggung jawab yang harus dimiliki seorang pejabat publik.
“Setiap pejabat yang menerima amanah jabatan harus menjunjung tinggi loyalitas dan menjaga kepercayaan terhadap pimpinan sesuai dengan kedudukan serta tanggung jawabnya,” ungkap Hatta tegas.
Menurutnya, etika, loyalitas, dan integritas adalah pilar yang harus senantiasa dijaga oleh semua pejabat publik di berbagai tingkat pemerintahan. Mulai dari pembantu Presiden, baik menteri maupun pimpinan lembaga, hingga pejabat di tingkat daerah, semuanya dituntut untuk mempertahankan etika dan integritas dalam tugas mereka.
Hatta juga menyatakan bahwa penegakan etika merupakan salah satu fondasi penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menekankan bahwa pejabat publik tidak hanya harus melaksanakan tugas sesuai dengan aturan hukum, tetapi juga harus memiliki kesadaran moral dalam menggunakan kewenangan yang diberikan oleh negara.
Dalam pemaparannya, Hatta merujuk pada Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 yang membahas Etika Kehidupan Berbangsa, yang ditetapkan pada 9 November 2001. Ketetapan ini menjadi pedoman moral yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk bagi penyelenggara pemerintahan.
Prof. Hatta menjelaskan bahwa terdapat enam pokok etika kehidupan berbangsa yang ditetapkan dalam dokumen tersebut:
- Etika sosial dan budaya: Mencerminkan nilai kemanusiaan, kebersamaan, solidaritas, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta toleransi di antara masyarakat.
- Etika politik dan pemerintahan: Bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta transparan dengan mengedepankan kejujuran, amanah, sportivitas, dan tanggung jawab dari para pejabat publik.
- Etika ekonomi dan bisnis: Mendorong terciptanya persaingan yang sehat, jujur, dan adil, serta menjauhi praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan monopoli.
- Etika penegakan hukum: Menekankan pada keadilan melalui peningkatan kesadaran hukum, kedisiplinan, dan penegakan hukum yang adil dan transparan.
- Etika keilmuan: Mengutamakan kebenaran ilmiah, kebebasan akademik, serta tanggung jawab terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dengan menekankan pada enam pokok etika ini, Hatta berharap agar setiap pejabat publik dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam menjalankan tugasnya, demi terciptanya pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Keberhasilan dalam menegakkan etika ini akan sangat berpengaruh pada reputasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Komentar