Pemerintah menyiapkan langkah penertiban kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) secara nasional mulai 1 Januari 2027.
Kebijakan ini ditujukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, mengurangi kerusakan jalan, serta meningkatkan efisiensi konektivitas dan sistem logistik nasional.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa penanganan ODOL tidak hanya berkaitan dengan ketertiban transportasi, tetapi juga menyangkut keselamatan manusia dan kerugian ekonomi.
Menurut AHY, keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam penanganan ODOL.
Dampak kecelakaan tidak semestinya hanya dilihat dari angka statistik, mengingat setiap korban jiwa merupakan persoalan mendasar yang harus dicegah.
“Kita menyepakati bahwa tidak ada yang lebih penting dari nyawa manusia. Jadi, ini tidak bisa hanya dilihat dari statistik satu, dua, tiga, atau empat. Ini sesuatu yang fundamental,” ujar AHY di Kantor Kemenko Infra, Rabu, (4/11/2026).
Ia menjelaskan, kendaraan ODOL menimbulkan berbagai dampak, mulai dari kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa, kerugian material, kemacetan, hingga kerusakan infrastruktur jalan.
Beban pemeliharaan jalan juga menjadi persoalan serius karena Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran lebih dari Rp40 triliun setiap tahun untuk perbaikan dan preservasi jalan.
Selain penertiban kendaraan ODOL di jalan raya, pemerintah juga mendorong pengembangan angkutan logistik berbasis kereta api.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan distribusi barang terhadap angkutan jalan raya sekaligus menekan beban kendaraan berat pada jaringan jalan nasional.
AHY mengatakan, berbagai kebijakan dan pendekatan terus disiapkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.
Sementara itu, Prof. Satya Arinanto mengapresiasi kesempatan melakukan audiensi dengan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk membahas penelitian mengenai penanganan ODOL.
Penelitian tersebut menghimpun berbagai bahan dan regulasi yang selama ini menjadi landasan pengaturan kendaraan ODOL.
Ia menilai, pernyataan pemerintah mengenai rencana pemberlakuan penertiban ODOL secara nasional pada 1 Januari 2027 menjadi momentum penting untuk mendorong percepatan implementasi kebijakan.
Satya berharap hasil penelitian dan kajian regulasi yang dilakukan bersama tim Hukumonline dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperkuat landasan hukum sekaligus mendukung penerapan kebijakan penertiban ODOL sesuai target yang telah ditetapkan.
Komentar