Universitas Gadjah Mada (UGM) akhirnya memberikan respon terkait dengan langkah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menunjukkan ijazah pendidikan beliau dalam persidangan mengenai dugaan pencemaran nama baik seputar tuduhan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada Kamis, 5 November 2026.
Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana, menyatakan bahwa institusi pendidikan ini menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga menegaskan bahwa UGM telah memenuhi tanggung jawabnya dengan menyerahkan semua bukti yang diperlukan dalam kasus ini.
“UGM menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan telah memenuhi perannya dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam memberikan bukti-bukti yang diperlukan,” ungkap Made Andi dalam keterangan resminya pada Jumat, 6 November 2026.
Walaupun demikian, UGM belum memiliki informasi baru yang bisa disampaikan kepada publik mengenai perkembangan kasus tersebut.
“Saat ini, tidak ada informasi tambahan yang perlu disampaikan. Jika sewaktu-waktu terdapat perkembangan yang penting, kami akan menginformasikannya sesegera mungkin,” tambahnya.
Made Andi juga menyampaikan penghargaan terhadap perhatian yang diberikan oleh media dan masyarakat terhadap kasus yang melibatkan mantan Presiden RI ini. UGM berkomitmen untuk memberikan informasi jika ada perkembangan yang relevan untuk diketahui oleh publik.
Sebelumnya, Jokowi datang sebagai saksi dalam persidangan yang membahas dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada 5 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menguraikan riwayat pendidikan yang telah dijalaninya mulai dari tingkat sekolah dasar hingga pendidikan tinggi.
Ia menyebutkan bahwa pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri Nomor 111 Surakarta, kemudian dilanjutkan ke SMP Negeri 1 Surakarta dan SMA Negeri 6 Surakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, Jokowi melanjutkan studi di Fakultas Kehutanan di UGM.
Jokowi juga menjelaskan proses penyelesaian pendidikan sarjananya, di mana ia menjalani ujian skripsi pada 23 Oktober 1985 dan berhasil lulus dengan predikat A. Selanjutnya, prosesi wisuda dilaksanakan pada 19 November 1985 di Gedung Purna Budaya Bulaksumur, Yogyakarta.
Peristiwa ini menjadi sorotan publik dan menegaskan pentingnya kejelasan mengenai latar belakang pendidikan seorang tokoh publik. Dengan menampilkan ijazah dan menjelaskan proses pendidikan yang telah dilalui, Jokowi berusaha untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan yang beredar mengenai ijazahnya. Hal ini menunjukkan komitmennya untuk transparan dalam menghadapi isu-isu yang dapat merugikan nama baiknya.
UGM sebagai institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut tentunya berperan penting dalam menjaga kredibilitas dan reputasi pendidikan yang diberikan kepada para lulusannya. Dalam konteks ini, tanggapan UGM yang menghormati proses hukum dan telah memberikan bukti-bukti yang diperlukan menjadi langkah yang tepat dalam mendukung proses pengadilan.
Seiring dengan berjalannya waktu, perhatian dari media serta masyarakat terhadap masalah ini akan terus berkembang. UGM berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut jika ada perkembangan yang signifikan dalam proses hukum tersebut. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga baik dari pihak UGM maupun dari Jokowi sebagai mantan presiden dan saksi dalam kasus ini.
Komentar