Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melaksanakan 12 operasi tangkap tangan (OTT) dari Januari hingga Juni 2026. Penindakan ini mencakup berbagai sektor, termasuk perpajakan, pemerintahan daerah, pengadaan barang dan jasa, serta lingkungan peradilan.
Sekaligus dengan OTT, KPK mencatat 72 penerbitan surat perintah penyidikan, 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, serta 119 terdakwa yang menjalani proses persidangan dalam semester pertama 2026.
Berikut adalah beberapa pejabat yang terlibat dalam serangkaian OTT KPK tersebut:
Dwi Budi, yang menjabat sebagai Kepala KPP Madya Jakarta Utara, terlibat dalam dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Penangkapan berlangsung pada bulan Januari 2026.
Bupati Pati, Sudewo, ditangkap dalam OTT KPK pada Januari 2026. Dia dituduh melakukan pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa. Selain itu, Sudewo juga terjerat dalam kasus dugaan suap yang berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api dalam lingkup DJKA Kementerian Perhubungan.
Maidi, selaku Wali Kota Madiun, ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK melakukan OTT pada Januari 2026. Kasusnya terkait dengan dugaan pemerasan dan penerimaan fee dari proyek serta dana CSR di Pemerintah Kota Madiun.
Selaku Bupati Rejang Lebong periode 2025-2030, Muhammad Fikri Thobari terjerat dugaan penerimaan hadiah atau janji yang berkaitan dengan pengaturan proyek.
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, juga terlibat dalam OTT KPK pada Maret 2026. Kasus yang menjeratnya berhubungan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di Pemkab Pekalongan.
Syamsul Auliya Rachman, Bupati Cilacap, ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah, di mana praktik tersebut melibatkan permintaan tunjangan hari raya (THR).
Mulyono terjerat dalam perkara dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak, dengan adanya dugaan penerimaan janji hadiah dalam konteks ini.
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, terlibat dalam OTT pada April 2026. Ia diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dengan target mencapai sekitar Rp5 miliar, dan realisasi dikabarkan sekitar Rp2,7 miliar.
Rizal, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan importasi barang.
Silmy Karim terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang berhubungan dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kasus ini mencakup dugaan pemerasan yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Komentar