Percepatan pemulihan infrastruktur setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dilakukan. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo datang langsung ke Kabupaten Nagekeo, Senin (17/8/2026), untuk melihat kondisi warga yang terdampak sekaligus memastikan proses penanganan infrastruktur berlangsung cepat.
Menteri Dody berkunjung ke lokasi pengungsian untuk berbincang dengan masyarakat yang terdampak dan meninjau sejumlah bangunan yang mengalami kerusakan akibat bencana tersebut.
Selama kunjungan, Dody mengadakan pertemuan dengan Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada, serta perwakilan dari BNPB, Kodim Nagekeo, dan Basarnas. Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pendataan dan penanganan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat gempa.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Dody meminta kepada pemerintah daerah untuk segera memberikan data sementara serta lokasi-lokasi yang mengalami kerusakan. Data ini sangat penting untuk memungkinkan penanganan yang cepat dan efektif.
Dengan adanya data tersebut, tim dari Kementerian PU bisa segera dikirim ke lapangan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan melakukan pemeriksaan langsung di setiap titik yang terdampak. “Kami hadir pada setiap bencana karena arahan Pak Presiden sudah jelas bahwa kita tidak boleh berduka berlama-lama; secepatnya kita harus bangkit. Jadi, saya mohon diberikan data lengkapnya, titik-titiknya. Sehingga kami bisa menurunkan tim segera, bisa berkoordinasi dengan kepala-kepala dinas, bisa langsung mengecek satu per satu dan langsung bekerja,” ujar Dody.
Menteri Dody menegaskan bahwa Kementerian PU siap memberikan dukungan teknis dan melakukan perbaikan terhadap infrastruktur yang telah terdampak. Di sisi lain, peran pemerintah daerah adalah untuk menentukan lokasi-lokasi prioritas yang perlu ditangani lebih dahulu.
“Terkait mana yang prioritas, nanti biar Pak Bupati yang menentukan; kita yang mulai kerjakan. Kewajiban kami dari pusat bahwa memang membantu dan pak bupati sebagai mewakili membantu menjaga dan mana yang akan kita kerjakan,” jelasnya.
Gempa berkekuatan 7,7 yang mengguncang Pulau Flores ini telah menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan. Untuk merespons situasi ini, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT segera mengerahkan personel dan peralatan guna memulihkan akses yang terhambat akibat longsor dan kerusakan jalan.
Akibat gempa tersebut, terdapat 9 ruas jalan nasional yang mengalami kerusakan signifikan. Kerusakan ini mencakup puluhan titik longsoran, serta beberapa bagian badan jalan yang patah, dan kerusakan pada jembatan serta pelat duiker.
Hingga tanggal 16 Agustus 2026, seluruh 9 ruas jalan yang terdampak telah berhasil mendapatkan penanganan dan kembali berfungsi. Delapan ruas yang merupakan bagian dari jalur Trans Flores, yaitu jalur Labuan Bajo-Ende-Maumere, sudah dapat dilalui kembali. Selain itu, ruas Ruteng-Reo-Kedindi juga telah beroperasi kembali.
Penanganan sementara telah dilakukan pada 40 titik longsoran, yang kini kembali fungsional, serta 4 titik patahan badan jalan yang juga telah berhasil ditangani. Meskipun ada kerusakan pada 5 titik jembatan dan pelat duiker, namun saat ini masih dapat difungsionalkan, sehingga aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik.
BPJN NTT berupaya mempercepat pekerjaan di lapangan dengan memobilisasi 7 unit ekskavator dan 4 unit loader ke berbagai lokasi yang terdampak. Alat-alat ini digunakan untuk membersihkan material longsor dan memperbaiki bagian jalan yang rusak, sambil memastikan akses ke wilayah terdampak tetap terbuka.
Adanya perbaikan pada 9 ruas jalan nasional yang terdampak gempa sangat penting dalam proses pemulihan di Pulau Flores. Kementerian PU berkomitmen untuk melanjutkan penanganan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, dengan memprioritaskan keselamatan masyarakat dan kelancaran akses sebagai perhatian utama.
Komentar