Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan tanggapan mengenai keberadaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam koalisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dasco menjelaskan bahwa hingga saat ini, belum ada partai politik yang menyatakan keluar dari koalisi pemerintah.
Respons Dasco ini muncul seiring dengan mundurnya tiga kader senior PSI yang sebelumnya menduduki jabatan dalam Kabinet Merah Putih. Selain itu, perhatian publik semakin meningkat setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri dari posisi wakil presiden.
“Iya, kan belum ada partai yang menyatakan keluar dari koalisi,” ungkap Dasco saat berhadapan dengan wartawan di Kompleks Parlemen pada hari Kamis (19 November 2026).
Pernyataan yang disampaikan oleh Dasco merupakan bagian dari respons pimpinan partai koalisi terhadap situasi terkini PSI. Sebelumnya, berbagai politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memberikan pandangan yang beragam mengenai posisi PSI di dalam koalisi.
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengemukakan dugaan bahwa PSI tidak lagi menjadi bagian dari koalisi pemerintah karena partai tersebut tidak memiliki kader di kabinet saat ini.
“Kalau sudah tidak ada di kabinet dugaan saya mungkin sudah tidak koalisi,” pungkas Jazilul Fawaid pada hari Selasa (17 November 2026).
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa penentuan status PSI sebaiknya diserahkan kepada pimpinan koalisi, dalam hal ini adalah Partai Gerindra.
Menurut Herman, keberadaan PSI dalam koalisi atau tidak, sangat bergantung pada kontribusi partai tersebut dalam mendukung pemerintahan Prabowo. “Terkait status apakah PSI masih dalam koalisi atau di luar koalisi sangat ditentukan oleh peran PSI dalam mendukung pemerintahan ini dan tentu keputusan apakah di luar dan di dalam koalisi tergantung pimpinan koalisi. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemimpin koalisi, yaitu pimpinan Partai Gerindra,” jelas Herman pada hari Kamis (19 November 2026).
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, juga mengungkapkan bahwa wajar jika muncul anggapan bahwa PSI bukan lagi bagian dari koalisi. Namun, ia menekankan bahwa hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSI yang mengonfirmasi keluar dari koalisi.
“Wajar kalau ada yang beranggapan PSI bukan lagi koalisi,” ucap Mardani pada hari Rabu (18 November 2026).
Dia menambahkan bahwa keputusan untuk tetap dalam koalisi atau tidak adalah hak prerogatif PSI. Mardani juga mengingatkan bahwa PSI memiliki peran penting dalam mendukung kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024 yang lalu.
Dengan berbagai pandangan yang muncul, posisi PSI dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto akan terus menjadi topik hangat di kalangan politikus dan publik. Seiring dengan dinamika politik yang berkembang, semua pihak tentu berharap agar setiap keputusan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas pemerintahan dan kepentingan rakyat.



Komentar