Berita Nasional
Beranda / Berita Nasional / Bareskrim Lakukan Penggeledahan dan Periksa 59 Saksi Terkait Kasus Dugaan Makar

Bareskrim Lakukan Penggeledahan dan Periksa 59 Saksi Terkait Kasus Dugaan Makar

Bareskrim Lakukan Penggeledahan dan Periksa 59 Saksi Terkait Kasus Dugaan Makar

Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 59 saksi dalam konteks penyidikan kasus dugaan tindak pidana makar yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto. Di antara yang diperiksa adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, proses pemeriksaan telah dilakukan secara intensif sejak laporan polisi dibuat pada 11 November 2026. Ini menunjukkan komitmen Bareskrim dalam menangani kasus ini secara serius.

Dari total 59 saksi, empat di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal yang juga melibatkan Presiden Prabowo. Mereka turut memberikan keterangan dalam penyidikan kasus dugaan makar tersebut.

“Semua saksi sudah kami periksa. Baik pada tersangka kasus penyadapan ilegal ya, juga saksi-saksi lainnya,” ungkap Susatyo kepada wartawan di Bareskrim Polri pada Kamis (19/11/2026). Pernyataan ini menegaskan bahwa semua pihak yang relevan telah dipanggil untuk memberikan kesaksian terkait kasus ini.

“Semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi lain yang berpotensial, berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka,” tambahnya, mengindikasikan bahwa penyidik berusaha mengumpulkan informasi yang komprehensif untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini.

Jokowi Belum Menentukan Posisi PSI dalam Koalisi Prabowo, Berikut Penjelasannya

Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal tersebut terdiri dari Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso. Meskipun mereka diperiksa dalam konteks dugaan makar, status hukum mereka dalam kasus penyadapan ilegal tidak mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua perkara tersebut ditangani secara terpisah dan tidak saling memengaruhi.

Selain memanggil saksi, tim penyidik Bareskrim juga telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi untuk mengumpulkan dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan makar ini. Langkah ini diambil untuk memperkuat bukti yang ada dan memastikan bahwa penyidikan berjalan berdasarkan fakta yang akurat.

Penyidikan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang lebih luas untuk menjaga integritas institusi pemerintahan dan memastikan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum mendapatkan sanksi yang sesuai. Masyarakat berharap bahwa proses hukum ini berjalan transparan dan adil, demi kepentingan bersama.

Kedepannya, hasil dari pemeriksaan dan penggeledahan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dugaan makar serta memastikan bahwa pelanggaran hukum tidak dibiarkan begitu saja. Penegakan hukum yang tegas akan menjadi landasan bagi terciptanya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum di Indonesia.

Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa setiap individu berhak atas perlindungan hukum dan proses yang adil. Oleh karena itu, penyidik diharapkan dapat bekerja dengan profesionalisme dan integritas tinggi agar hasil penyidikan ini dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum dan masyarakat.

Tugas Dua Badan Baru dalam UU Perampasan Aset yang Perlu Diketahui

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan