Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa dua badan baru akan didirikan setelah pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset pada Kamis, 19 November 2026. Kedua lembaga tersebut adalah Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.
Menurut Habiburokhman, keberadaan Badan Pengelola Perampasan Aset sangat penting untuk memisahkan fungsi pengelolaan aset hasil kejahatan dari tugas aparat penegak hukum. Pemisahan ini dianggap esensial agar tidak muncul konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat.
“Penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan sekaligus kepentingan dalam memperbanyak aset yang dirampas, karena mereka juga bertanggung jawab dalam pengelolaannya,” jelasnya. Dia menekankan pentingnya mencegah potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat timbul jika aparat penegak hukum berfokus pada pengumpulan aset demi kepentingan pribadi.
Habiburokhman juga menegaskan bahwa pemisahan antara fungsi penegakan hukum dan pengelolaan aset merupakan praktik yang telah diterapkan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. “Di negara-negara tersebut, ada pemisahan yang jelas antara badan yang mengelola perampasan aset dengan penegak hukum yang ada,” tambahnya.
Pemerintah juga merencanakan pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset agar tidak disalahgunakan. Habiburokhman menyatakan bahwa pembentukan badan pengawas ini merupakan respons terhadap kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan penyalahgunaan kewenangan setelah UU Perampasan Aset diberlakukan.
Dia menekankan bahwa kewenangan perampasan aset seharusnya tidak digunakan oleh pihak-pihak berkuasa untuk menekan individu atau kelompok di luar kekuasaan mereka. Selain itu, aparat penegak hukum tidak boleh memanfaatkan undang-undang ini untuk melakukan pemerasan terhadap masyarakat.
“Undang-Undang Perampasan Aset tidak boleh dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak yang tidak memiliki kekuasaan. Juga, aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan ketentuan ini sebagai sarana untuk melakukan pemerasan,” tegas Habiburokhman. Oleh karena itu, penting adanya badan pengawas yang independen untuk menjaga agar semua proses tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Keberadaan kedua badan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan aset yang dirampas, serta memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa proses hukum akan dilakukan dengan adil dan transparan. Hal ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan sistem peradilan di Indonesia.
Dengan adanya pemisahan tugas dan pengawasan yang ketat, diharapkan berbagai potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir. Masyarakat pun bisa merasa lebih aman dan terlindungi dari tindakan yang merugikan akibat penyalahgunaan kekuasaan.



Komentar